Ketika Asap Indonesia Telah Lenyap

November 13, 2015 0

Seiring dengan datangnya musim hujan dan meredanya kebakaran hutan di wilayah barat Indonesia, kami bertanya kepada diri kami sendiri: bagaimana kita bisa mencegah terulangnya kebakaran besar tersebut? Silvia Irawan, pendiri dan anggota Dewan Institut Inovasi Bumi (INOBU) mengingatkan bahwa meskipun kita ingin menyalahkan seseorang atas kebakaran tersebut, realitanya tidaklah semudah itu. Mencegah dan mengendalikan kebakaran hutan dan gambut di Indonesia akan memerlukan banyak upaya kolektif yang melibatkan pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat petani kecil.

Di Indonesia, sebagian besar penggunaan lahan secara komersial dilakukan di atas lahan milik negara. Lahan-lahan ini jarang dikelola dengan baik sebagaimana mestinya. Hal ini terutama terjadi pada komoditas pertanian, seperti kelapa sawit, yang sering disalahkan karena menjadi penyebab kebakaran hutan, penggundulan hutan, dan konflik sosial. Adakah cara untuk memastikan bahwa komoditas-komoditas tersebut diproduksi tanpa menyebabkan deforestasi, perusakan lahan gambut, kebakaran hutan dan lahan gambut, atau perampasan tanah-tanah adat?

Di seluruh dunia, telah ada banyak upaya untuk memastikan bahwa komoditas ditanam secara berkelanjutan. Salah satu prakarsa ini adalah Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), sebuah standar internasional untuk memastikan bahwa minyak kelapa sawit diproduksi secara berkelanjutan. Sertifikasi RSPO saat ini mencakup sekitar 20 persen dari seluruh minyak kelapa sawit yang diproduksi secara global. Standar RSPO diterapkan di masing-masing pabrik kelapa sawit dan para pemasoknya. Dalam hal ini, sulit untuk mencegah atau mengendalikan kebakaran di seluruh kabupaten atau provinsi melalui sertifikasi RSPO karena kebakaran adalah masalah bentang alam yang sering disulut oleh satu aktor kemudian menyebar ke sistem produksi di sekitarnya.

Kita perlu berbuat lebih banyak. Mungkinkah momentum yang semula dibangun untuk memastikan agar minyak kelapa sawit diproduksi secara berkelanjutan menjadi basis untuk solusi regional yang lebih besar untuk mengatasi deforestasi, kebakaran hutan dan konflik sosial?

Bersama dengan Earth Innovation Institutesister organization kami, INOBU telah merintis inisiatif yang unik untuk mempromosikan rantai pasok yang berkelanjutan pada tingkat yurisdiksi. Yurisdiksi adalah suatu wilayah geografi politik formal yang dapat mencakup wilayah-wilayah subnasional seperti negara bagian, kabupaten, maupun provinsi. Pendekatan ini didasarkan pada pendekatan pabrik-ke-pabrik atau “mill-by-mill” untuk menangani masalah kelestarian di wilayah administrasi yang lebih luas. Minggu depan, di pertemuan Roundtable on Sustainable Palm Oil ke-13, pendekatan yurisdiksi untuk mewujudkan keberlanjutan akan dibahas untuk pertama kalinya. Pada pertemuan tersebut, pemerintah Kabupaten Seruyan di Kalimantan Tengah, Indonesia, akan mengumumkan komitmennya untuk melakukan sertifikasi berkelanjutan atas semua kelapa sawit yang diproduksi di kabupaten tersebut. Sebagai bagian dari deklarasi ini, pemerintah kabupaten juga akan menandatangani Nota Kesepahaman atau MoU dengan beberapa perusahaan yang beroperasi di kabupaten tersebut untuk bekerja sama guna mencapai produksi kelapa sawit yang berkelanjutan. Inisiatif untuk sertifikasi di tingkat yurisdiksi juga merupakan yang pertama kalinya bagi RSPO.

Sertifikasi yurisdiksi adalah sebuah model yang ke depannya dapat diterapkan untuk berbagai komoditas lain atau beberapa komoditas yang beragam. Dengan menggunakan pendekatan ini, kita tidak hanya memastikan bahwa akan ada mekanisme untuk mencegah dan mengelola kebakaran, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat di kabupaten tersebut akan termotivasi untuk memperoleh sertifikat keberlanjutan mereka.


Leave a comment:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *