Bagaimana REDD+ Dapat Melindungi Hak-hak Masyarakat Papua Barat dan Lingkungan Hidup?

Oktober 16, 2016 0

Pemerintah Indonesia baru-baru ini mengumumkan pembangunan ekonomi sebagai prioritas nasional di Papua Barat. Dengan berkembangnya kepentingan komersial, ada kebutuhan mendesak untuk menerapkan sistem pengelolaan penggunaan lahan yang melindungi kesejahteraan dan hak-hak masyarakat adat dan lingkungan hidup mereka di provinsi ini. EU REDD Facility bekerja sama dengan INOBU untuk mengembangkan sistem pengelolaan penggunaan lahan yurisdiksi untuk menentukan, memantau dan mendorong pembangunan pedesaan yang berkelanjutan. Papua Barat memiliki otonomi khusus dan proyek ini memberikan kesempatan untuk mengembangkan mekanisme kinerja di tingkat provinsi yang didasarkan pada kondisi dan kebutuhan lokal, termasuk masyarakat adat.

Sebagai langkah awal, kami bertanya kepada para pemangku kepentingan mengenai seperti apa perbaikan tata guna lahan yang mereka inginkan. Mereka menyoroti sumber penghidupan pribumi dan penciptaan peluang investasi baru sebagai prioritas untuk provinsi ini. Para pemangku kepentingan meliputi pemerintah provinsi, masyarakat sipil, pengusaha, petani kecil dan kelompok masyarakat adat setempat.

Kejelasan tentang wilayah adat merupakan pintu masuk untuk memastikan manfaat bagi masyarakat adat di Papua Barat.

~ Vitalis Yumte, Ketua Dewan Rakyat Papua untuk Papua Barat

Perbaikan peraturan perizinan sumber daya alam dapat memperbaiki penghidupan masyarakat adat dan membuka lebih banyak peluang investasi.

~ Bungaran Sitanggang, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu di Papua Barat.

Bungaran Sitanggang menjelaskan bahwa investasi dalam pengelolaan sumber daya alam akan menjadi sulit bagi perusahaan karena kurangnya jaminan hukum untuk izin investasi, peta yang tidak dapat diandalkan, dan kapasitas komunikasi yang tidak mencukupi.

Berdasarkan konsultasi dengan para pemangku kepentingan, INOBU dan The Facility mengembangkan seperangkat indikator untuk memandu sistem pemantauan yurisdiksi untuk melacak kinerja menuju pembangunan pedesaan yang berkelanjutan. Indikator tersebut mencakup target untuk mengurangi kemiskinan, mendapatkan pengakuan legal atas tanah adat, meningkatkan tutupan hutan, dan meningkatkan pembangunan ekonomi.

Ke depannya, INOBU dan The Facility berkoordinasi dengan perangkat pemerintah setempat untuk mengembangkan Protokol Penanaman Modal untuk Usaha atau Business Investment Protocol untuk mengatur investasi sumber daya alam di tingkat provinsi dan kota. Kami juga bekerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk membuat undang-undang yang menjamin kepemilikan lahan bagi masyarakat adat dan meningkatkan representasi politik mereka di dalam struktur pemerintahan formal.

Vitalis Yumte mengatakan bahwa proyek tersebut telah membantu mendorong perwakilan pemerintah dan masyarakat adat untuk mendiskusikan berbagai peraturan baru tersebut dan berharap bahwa kemitraan tersebut dapat mencapai tujuan di masa depan. ‘Kerja-kerja INOBU sangat membantu Dewan Rakyat Papua. Kita harus duduk bersama dan berharap bahwa inisiatif seperti ini akan mendukung upaya lain yang dikembangkan oleh Dewan Rakyat Papua, termasuk rencana di tingkat lokasi nanti” kata Yumte.


Leave a comment:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *